MUSI RAWAS- Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti menyatakan operasional PT Seleraya Merangin Dua (SRMD) yang bergerak dibidang perminyakan dihentikan khususnnya terkait angkutan hasil tambang yang menggunakan jalan kabupaten. Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti saat konferensi pers didampingi Wabup H Hendra Gunawan, Sekda H Raidusyahri beserta jajaran Pemkab Musi Rawas, Senin (23/1) mengadakan rapat darurat dan dihasilkan surat keputusan nomor: 100/11/I/2012 perihal penghentian pengangkutan minyak mentah oleh Seleraya terhitung 23 januari 2012. “Kita bekukan pengoperasian PT Seleraya karena sudah menimbulkan keresahan masyarakat. Terlebih mengangkut minyak mentah menggunakan kendaraan itu dilarang, sehingga ditutup,” ujar Bupati. Dikatakannya, Pemkab Musi Rawas sudah sampaikan kepada pihak Seleraya serta perusahaan lain, surat ini untuk menjaga suasana kondusif, sedangkan perusahaan lain yang ada di sana dan didaerah lain sedang dievaluasi. “Untuk penghentian tersebut sifatnya berkelanjutan, dimana pihak perusahaan harus merealisasikan pengangkutan minyak mentah dengan pipanisasi,” jelas bupati. Dijelaskan Bupati, sebelumnya telah dilaksanakan  rapat membahas permintaan masyarakat Rawas Ilir. Terlebih masalah akses selalu menjadi komitmen Pemkab Musi Rawas apalagi tahun ini ada realisasi pembangunan infrastruktur akses bagi masyarakat terutama Kecamatan Rawas Ilir. Karena keputusan ini juga demi kepentingan besar yaitu kepentingan masyarakat. ”Pemerintah mengambil keputusan pro rakyat dengan kata lain tidak pro investor,” tegasnya.

Memang pada awalnya, pengangkutan minyak menggunakan kendaraan ini memicu efek dari akses, jika tidak segera diselesaikan masalah ini bakal memicu kecamatan lain yang dilewati Seleraya hingga Kecamatan Muara Lakitan. “Dalam waktu dekat saya akan mengunjungi Rawas Ilir menjelaskan langkah yang harus diambil, terlebih langkah yang telah diupayakan pemerintah untuk pembangunan Rawas Ilir. Selain itu jika masyarakat ingin bertemu langsung, bupati bersedia jam berapapun, pemerintah tetap akan memperhatikan rawas ilir karena saya dulu sudah banyak jasa disana,” paparnya. Permintaan masyarakat tentang presentase bagi hasil perusahaan, Pemkab Musi Rawas akan mempelajari.  “Kita cari dasar hukum dan rujukan legal kendati juga permintaan ini juga harus dipertimbangan dasar atas hak masyarakat diluar kecamatan rawas ilir. Gejolak ini harus disikapi dengan arif dan perlu didiskusikan,” tegas bupati.

Selain itu untuk pengerjaan jalan ini diupayakan untuk mempercepat tender pembangunan akses rawas ilir. Terkhusus jalan yang ada di Riam jalan memang kondisinya tidak memungkinkan dimana permukaan air lebih tinggi dibandingkan jalan yang ada, sehingga perlu studi khusus pembangunan jalan tersebut misalnya dipasang tiang pancang seperti jalan tol. “Semoga langkah yang telah diambil ini setidaknya bisa meredam akan tidak terjadi gejolak di masyarakat,” harap bupati. Di lain pihak Pemkab Musi Rawas yang dipimpin Wabup H Hendra Gunawan akan mengkonsolidasikan kepada kecamatan dan desa agar pemerintahan berjalan efektif, serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keputusan yang telah diambil. Sehingga keputusan ini jangan sampai timbul kesalahpahaman di masyarakat.

Pemkab Musi Rawas menjamin para investor beserta perusahaan dipastikan akan merawat akses yang ada. Setidaknya hingga saat ini tiga daerah yaitu Kecamatan Rawas Ilir, Ulu Rawas dan Jayaloka masih menjadi perhatian dalam peningkatan jalan. Terkait dengan prospek investasi Musi Rawas kedepan, bupati menjelaskan investasi memang diperlukan, bahkan hasil rapat dengan presiden beberapa waktu lalu. Presiden minta jaga stabilitas dan ketahanan pangan. Sehingga sekecil apapun yang menyebabkan suasana tidak kondusif harus diselesaikan, oleh karena itu jika dibiarkan maka menjadi konflik. Untuk pembangunan infrastruktur di empat kecamatan di Kabupaten Musi Rawas (Rawas Ilir, Karang Dapo, Rupit, Nibung) saja, semenjak kepemimpinan Bupati H. Ridwan Mukti, dari tahun 2007 hingga 2011 sudah menelan anggaran APBD sebesar Rp93,360,524,000.-. Jadi Tahun ini Bupati Musi Rawas H. Ridwan Mukti akan fokus kepada pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. “Untuk investasi terus kita sambut baik, namun jika akan timbul konflik tidak akan diterima, saya misalkan seperti dua beradik betujah gara-gara perusahaan lebih baik dua beradik sama-sama tidak makan gara-gara perusahaan,” tegasnya

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Untuk tahun 2012, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen. Presiden mengatakan hal itu dalam arahannya saat menutup Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kamis (19/1) sore. Untuk mengurangi kemiskinan ini, kata Presiden, pemerintah menempuh dua jalur, yakni mekanisme ekonomi dan program prorakyat.
"Berikan atensi khusus pada komunitas rawan, misalnya nelayan, petani penggarap, masyarakat pinggir perkotaan dan sebagainya. Program empat kluster mari kita sukseskan dan saya senang daerah memperkuatnya dengan program daerah," ujar SBY. Pemerintah sendiri sedang menyusun cetak biru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dalam pembangunan ekonomi kita mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka untuk pengurangan kemiskinan ini pemerintah akan meluncurkan Masterplan Perercepatan Pengurangan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

"(MP3KI ini) Bisa kita ukur anggarannya, sasarannya jelas, hasilnya bisa kita ukur bersama," kata SBY menjelaskan.
Penekanan terhadap ideologi mengurangi kemiskinan ini merupakan dalah satu dari direktif Presiden.
Lainnya, Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melaksanakan program kerja pemerintah, baik itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD 2012 maupun APBN dan APBD 2012, sepenuhnya.
"Jangan setengah-setengah. Sepuluh capaian hasil pembangunan tahun 2011 agar dijaga dan ditingkatkan. Dalam pembangunan daerah agar semua pemangku kepentingan dilibatkan penuh. Dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, semua libatkan," ujarnya.
Tahun 2012, lanjut Presiden, harus terus mengembangankan dan mendayagunakan potensi sendiri, banyak yang belum kita budayakan. Contoh, BUMN belum berkembang potensinya. Aset BUMN terkapar tahun lalu adalah Rp 2.384 triiun meski dengan MP3EI mulai ada perbaikan yang penting pada tingkat BUMN.

"Saya berharap investasi lebih besar lagi. Swasta kita juga bisa lebih berkembang lagi, jangan hanya berfalsafah 'bisnis APBN'. Tapi berorientasilah pada bisnis GDP atau PDB. Ekonomi daerah di seluruh indonesia masih bisa dikembangkan. Kita tahu ada MP3EI, ada koridor, zona, kluster, dan tentu ini harus kita dayagunakan," Paparnya.
Kemandirian pangan, Presiden SBY menambahkan, harus diwujudkan. "Saya setuju dan kita sudah bertemu di Semarang. Kita harus punya sasaran yang berani, dan kita harus surplus beras pada tahun 2014, minimal 10 juta ton, diperlukan langkah terpadu secara nasional. Lahan produksi, produktivitas, teknologi antihama, benih, semuanya, termasuk upaya mengatasi perubahan iklim, riset dan pengembangan bersama-sama.
Meskipun dalam sistem perdagangan ada pendapat kalau bisa membeli beras tidak diperlukan menanam, namun SBY tidak bersetuju dengan itu. "Pangan itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada subtitusinya. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk memiliki kemandirian pangan," tegas SBY.
"Saya setuju dengan gubernur, tolong ditambah anggaran infrastruktur. Mari bersama-sama kita kontrol biaya rutin, kita kontrol belanja pegawai. Kita hindari pemborosan pusat dan daerah. Itu semua kita sisihkan untuk membangun infrastruktur. Saya setuju 200 persen, dan mari kita tata dalam APBN dan APBD kita," Pungkas Presiden.
Sebelumnya para peserta Raker yang terdiri dari Gubernur, Bupati Walikota dan Ketua DPRD se Indonesia juga menerima penjelasan tentang capaian pembangunan dari sejumlah menteri di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Polhukam Joko Suyanto yang dipandu langsung oleh Wapres Boediono.
Sedangkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin hadir dengan para Bupati dan Walikota se Sumsel.