PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Untuk tahun 2012, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen. Presiden mengatakan hal itu dalam arahannya saat menutup Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kamis (19/1) sore. Untuk mengurangi kemiskinan ini, kata Presiden, pemerintah menempuh dua jalur, yakni mekanisme ekonomi dan program prorakyat.
"Berikan atensi khusus pada komunitas rawan, misalnya nelayan, petani penggarap, masyarakat pinggir perkotaan dan sebagainya. Program empat kluster mari kita sukseskan dan saya senang daerah memperkuatnya dengan program daerah," ujar SBY. Pemerintah sendiri sedang menyusun cetak biru untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kalau dalam pembangunan ekonomi kita mengenal Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka untuk pengurangan kemiskinan ini pemerintah akan meluncurkan Masterplan Perercepatan Pengurangan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

"(MP3KI ini) Bisa kita ukur anggarannya, sasarannya jelas, hasilnya bisa kita ukur bersama," kata SBY menjelaskan.
Penekanan terhadap ideologi mengurangi kemiskinan ini merupakan dalah satu dari direktif Presiden.
Lainnya, Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melaksanakan program kerja pemerintah, baik itu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD 2012 maupun APBN dan APBD 2012, sepenuhnya.
"Jangan setengah-setengah. Sepuluh capaian hasil pembangunan tahun 2011 agar dijaga dan ditingkatkan. Dalam pembangunan daerah agar semua pemangku kepentingan dilibatkan penuh. Dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, semua libatkan," ujarnya.
Tahun 2012, lanjut Presiden, harus terus mengembangankan dan mendayagunakan potensi sendiri, banyak yang belum kita budayakan. Contoh, BUMN belum berkembang potensinya. Aset BUMN terkapar tahun lalu adalah Rp 2.384 triiun meski dengan MP3EI mulai ada perbaikan yang penting pada tingkat BUMN.

"Saya berharap investasi lebih besar lagi. Swasta kita juga bisa lebih berkembang lagi, jangan hanya berfalsafah 'bisnis APBN'. Tapi berorientasilah pada bisnis GDP atau PDB. Ekonomi daerah di seluruh indonesia masih bisa dikembangkan. Kita tahu ada MP3EI, ada koridor, zona, kluster, dan tentu ini harus kita dayagunakan," Paparnya.
Kemandirian pangan, Presiden SBY menambahkan, harus diwujudkan. "Saya setuju dan kita sudah bertemu di Semarang. Kita harus punya sasaran yang berani, dan kita harus surplus beras pada tahun 2014, minimal 10 juta ton, diperlukan langkah terpadu secara nasional. Lahan produksi, produktivitas, teknologi antihama, benih, semuanya, termasuk upaya mengatasi perubahan iklim, riset dan pengembangan bersama-sama.
Meskipun dalam sistem perdagangan ada pendapat kalau bisa membeli beras tidak diperlukan menanam, namun SBY tidak bersetuju dengan itu. "Pangan itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada subtitusinya. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk memiliki kemandirian pangan," tegas SBY.
"Saya setuju dengan gubernur, tolong ditambah anggaran infrastruktur. Mari bersama-sama kita kontrol biaya rutin, kita kontrol belanja pegawai. Kita hindari pemborosan pusat dan daerah. Itu semua kita sisihkan untuk membangun infrastruktur. Saya setuju 200 persen, dan mari kita tata dalam APBN dan APBD kita," Pungkas Presiden.
Sebelumnya para peserta Raker yang terdiri dari Gubernur, Bupati Walikota dan Ketua DPRD se Indonesia juga menerima penjelasan tentang capaian pembangunan dari sejumlah menteri di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Polhukam Joko Suyanto yang dipandu langsung oleh Wapres Boediono.
Sedangkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin hadir dengan para Bupati dan Walikota se Sumsel.

Aktifitas Warga Lubuk Ngin Kecamatan Selangit, Musi Rawas,terhambat, hal ini dikarenakan Jembatan Putus (17/1). Menyikapi kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas langsung meninjau lokasi kejadian. Peninjauan ini langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Musi Rawas Ir. H. Hendra Gunawan SH. MM. Beserta Asisten Isbandi Arsyad. Tinjauan yang berlangsung hari ini (18/1), Wakil Bupati H. Hendra Gunawan menghimbau kepada dinas sosial untuk menyediakan transportasi perahu karet untuk menunjang aktifitas warga terutama para siswa dan guru. H. Hendra Gunawan memprioritaskan agar kegiatan belajar megajar jangan sampai terhenti. Selain itu hadir juga saat peninjauan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Hari pertama pemberlakuan kembali mobil dinas khusus pejabat eselon II dan IIIa di lingkungan Pemkab Musi Rawas, selasa (10/1), mulai efektif. Sebagian besar kepala SKPD dari kepala Dinas hingga camat sudah menaiki mobil  dinas saat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Musi Rawas.
Puluhan roda empat plat merah milik Pemkab Musi Rawas kemarin kembali menghiasi lapangan parkir perkantoran Setda Musi Rawas. Surat sakti berupa surat edaran bupati musi rawas nomer 5/80/KPTS/DPPKAD/2011 tentang pemberian izin penggunaan kendaraan dinas langsung mendapat respon positif kalangan pejabat. Namun Suasana semangat kalangan pejabat berubah menjadi rasa ketika mengetahui Bupati Musi Rawas tiba di depan kantor DPRD masih menggunakan sepeda motor sekitar pukul 09.00 WIB. Dengan menggunakan kelengkapan sepeda motor dari jaket hingga sarung tangan dan tidak lupa di kawwal ajudan dari belakang. Bupati dengan santai membuka perlengkapan sepeda motornya dimana telah menunggu puluhan pejabat yang siap menghadiri undangan sidang paripurna. Dengan demikian, sebagian kalangan menilai jika halini merupakan salah satu komitmen pemimpin daerah untuk menjalankan kebijakannya agar pejabat menggunakan sepeda motor jika tidak terkendala cuaca. Selain itu, kepentingan dinas yang begitu mendesak dan masih bisa dijangkau menggunakan sepeda motor, mobil dinas hendaknya tetap di kandangkan dirumah. Masing-masing sebagai langkah awal untuk penertiban pemakaian plat merah roda empat.
Sementara wakil Bupati H. Hendra Gunawan masih tetap menggoes sepedahnya, meskipun pemakaian mobil dinas sudah diperbolehkan apalagi bagi wakil kepala daerah. Keputusan untuk menggunakan sepeda karena tempat bekerja masih bisa dijangkau dengan sepeda. Apalagi didukung dengan cuaca cerah. Penggunaan mobil dinas di lingkunganPemkab Musi Rawas sangat dibutuhkan mengingat padatnya program kerja dimasing-masing SKPD.

Kondisi hujan tidak menjadi halangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk menjalankan rutinitasnya untuk mengikuti apel pagi ini (senin, 2/1). Hal ini menunjukan loyalitas dari PNS kabupaten Musi Rawas dalam mememenuhi kewajibannya. Upacara pagi ini di pimpin oleh Wakil Bupati Ir. H. Hendra Gunawan SH. MM. Loyalitas adalah salah satu poin dari tiga poin penting yang selalu digalakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas kepada seluruh staffnya. Ketiga poin tersebut adalah Kompetensi, Disiplin, dan Loyalitas.